Kemenag : Akreditasi Harus Menggandeng Lembaga Sertifikasi
LS UHK – Kemenag menyampaikan, Proses akreditasi harus menggandeng pihak ketiga dari Lembaga Sertifikasi yang sudah ada, pesan dari Kementerian Agama. Kementerian
Category: berita umrah
PPIU Wajib Tersertifikasi
LS UHK – Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) wajib tersertifikasi dalam menjalankan usaha di bidang umroh. Sertifikasi atau akreditasi merupakan amanat regulasi
PPIU Dan PIHK Yang Tidak Bersertifikat Atau Kadaluarsa Akan Dibekukan
LSUHK – PPIU dan PIHK yang tidak bersertifikat atau kadaluarsa akan dibekukan, hal itu ditegaskan secara langsung oleh Kepala Sub Direktorat Perizinan,
PPIU dan PIHK Bersiap Sertifikasi Lima Tahunan
LSUHK – Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diminta untuk bersiap melaksanakan kegiatan sertifikasi. Sertifikasi PPIU dan
221 Ribu Kuota Haji 2023, Tidak Ada Batasan Usia
LS UHK – 221 Ribu kuota haji 2023, tidak ada batasan usia, hal tersebut terjadi karena Negara Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab
Dirjen Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Paspor Umrah
LSUHK – Dirjen Imigrasi cabut syarat rekomendasi paspor umrah. Rekomendasi Kemenag tidak lagi menjadi syarat untuk mendapatkan paspor umrah. Penghapusan syarat tersebut
Proses Sertifikasi PPIU dan PIHK
LSUHK – Sertifikasi PPIU dan PIHK wajib untuk setiap UHK yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 1251 Tahun 2021. Penyelenggara Perjalanan
Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang PPIU
LSUHK – Kementerian Agama RI memberlakukan aturan tegas bagi masyarakat yang ingin membuka cabang Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPIU). Hal ini guna
Kemenag Bantul Berikan Pembinaan kepada PPIU/PIHK
LSUHK – Seksi PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) Kemenag Bantul berikan pembinaan kepada PPIU/PIHK (Penyelenggara Umrah/Penyelenggara Haji Khusus) di Aula PLHUT (Pusat
Penggunaan Nilai Manfaat Biaya Haji 2023
LSUHK – Menteri Agama menjelaskan usulan awal pemerintah berangkat dari pentingnya memperhatikan keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan penggunan nilai