A. Persyaratan Sertifikasi PPIU
B. Persyaratan Sertifikasi PIHK
Persyaratan PPIU
-
fotokopi izin operasional sebagai PPIU;
-
fotokopi akta notaris terbaru yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
-
fotokopi sertifikat hak milik (atas nama perusahaan, pemegang saham, komisaris, atau direksi), perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku paling singkat 5 (lima) tahun ke depan dan mendapatkan pengesahan atau legalisasi dari notaris;
-
fotokopi kartu tanda penduduk pemilik saham, komisaris, dan direksi yang seluruhnya beragama Islam;
-
fotokopi laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;
-
fotokopi surat keterangan fiskal atas nama perusahaan yang masih berlaku; dan
-
fotokopi jaminan bank PPIU yang masih berlaku.
Persyaratan PIHK
-
fotokopi izin operasional sebagai PPIU dan PIHK;
-
fotokopi akta notaris terbaru yang telah didapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
-
fotokopi kartu tanda penduduk pemilik saham, komisaris, dan direksi yang seluruhnya beragama Islam;
-
fotokopi sertifikat hak milik (atas nama perusahaan, pemegang saham, komisaris, atau direksi), perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku paling singkat 5 (lima) tahun ke depan dan mendapatkan pengesahan atau legalisasi dari notaris;
-
fotokopi laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;
-
fotokopi surat keterangan fiskal atas nama perusahaan yang masih berlaku; dan
-
fotokopi jaminan bank PPIU dan PIHK yang masih berlaku.