DPR Keberatan Traveloka-Tokopedia Garap Bisnis Umrah

LS PPIU – Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh – DPR memberikan sinyal tidak akan menyetujui rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melibatkan . Rencana itu telah memicu polemik di kalangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, muncul kekhawatiran dari pengusaha travel umrah konvensional bila Traveloka dan Tokopedia yang merupakan perusahaan digital bermodal besar masuk sebagai PPIU. Karena itu, DPR akan mendengar pendapat dari berbagai kalangan terkait rencana tersebut.

”Prinsipnya penyelenggara harus bernuansa syari, hukum Islam. Kedua, perusahan-perusahaan itu harus juga sedapat mungkin memiliki latar belakang menggelar haji dan umrah,” ujar Ali Taher di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, sejauh ini DPR masih memandang pentingnya peran Kementerian Agama (Kemenag) sebagai penyelenggara haji dan umrah dengan melibatkan penyelenggara haji umrah konvensional, tanpa perlu ada Traveloka atau Tokopedia.

Untuk diketahui, Menkominfo Rudiantara sebelumnya mengungkap rencana menggaet Traveloka dan Tokopedia untuk mengembangkan aplikasi yang mendukung penyelenggaraan umrah. .

Namun rencana itu memicu kontroversi. Selain ditentang perusahaan penyelenggara umrah konvensional, Kemenag juga belum sependapat.

Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, startup seperti Traveloka dan Tokopedia tidak akan berfungsi atau menjadi penyelenggara umrah. Keduanya hanya sebagai marketplace. Penegasan ini, kata dia, telah disampaikan kepada Menkominfo.

“Startup semisal Traveloka dan Tokopedia sudah menyatakan hanya sebagai marketplace atau tempat promosi perjalanan umrah, tapi pengurusan atau penyelenggara umrah tetap oleh PPIU,” kata Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR di Jakara, Kamis (25/7/2019).

Ali Taher mengingatkan, meskipun ada kebebasan berusaha, tetapi ada faktor nilai yang harus dipertahankan karena ini menyangkut bisnis di bidang ibadah. Atas dasar itu DPR berpandangan untuk tidak merekomendasikan penyelengara di luar yang sudah ditentukan Kemenag

”Kalau travel biasa boleh, tapi jangan haji dan umrah. Komitmen itu sudah kita bicarakan dalam dengar pendapat dengan pemerintah. Tapi nanti akan kita bicarakan lagi menunggu pelaksanaan haji selesai. Nanti kita perdalam lagi supaya fokus,” ujarnya.

Politikus PAN ini berharap agar ke depan pelaksanaan umrah semakin mudah, murah sehingga semua orang bisa menjangkau. Di sisi lain juga ada kepastian dalam pelaksanaannya.

Close Menu