berita

RUU Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (Cipta Kerja) yang sedang dibahas di DPR masih saja menemui kejanggalan pada sejumlah pasalnya. Selain masalah terkait buruh, ada juga sejumlah pasal yang mengancam keberlangsungan biro perjalanan haji dan umrah lokal. Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menyediakan ruang intervensi bagi pengusaha asing atau non-muslim untuk menyelenggarakan usaha perjalanan ibadah umrah. Menurutnya, UU yang ada sejauh ini telah melindungi umat Islam, khususnya biro perjalanan muslim dan jemaah umrah. Tetapi draf Omnibus Law mengubah ketentuan krusial pada pasal eksisting UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).“Ada ancaman serius bagi jemaah umrah maupun penyelenggara umrah jika dihadapkan dengan Omnibus Law. Tidak hanya tentang adanya potensi desakralisasi ibadah umrah, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan umat Islam, baik pengusaha biro perjalanan muslim dalam negeri maupun jemaah yang terancam oleh ketentuan baru yang diatur dalam draft Omnibus Law yang mengubah pasal 89 UU No. 8/2019,” ungkap Bukhori dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (10/5).

(more…)

Badan Litbang dan Diklat Kemenag pada 2019 melakukan penelitian terkait respons Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kota Depok terhadap Aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh). Penelitian…

LS PPIU/ LA PPIU – Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementrian Agama (Kemenag) Arfi Hatim berharap, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjadwal ulang keberangkatan.

“Kami mendorong PPIU untuk melakukan proses jadwal ulang agar proses refund hanya untuk visa saja sebagimana kebijakan dari Arab Saudi,” kata Arfi di Jakarta, Ahad (8/3), demikian keterangan yang diterima MINA.

PT Garuda Indonesia (Persero) menggelar pertemuan dengan perwakilan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus (PIHK) di Jakarta, Selasa (11/2). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama sekaligus memperkenalkan organ baru di perusahaan maskapai Garuda Indonesia yang dipimpin Irfan Setiaputra. 

Jamaah Umroh 2018: Jamaah Umroh di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Beberapa Waktu Lalu. Menurut data Maan International Agency for Travel, Tourism & Umrah Services, Indonesia memberangkatkan sebanyak 1.005.806 jamaah…

 Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar mengatakan, proses pengajuan izin baru pendaftaran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) nantinya akan melalui sistem online yang tengah difinalisasi. Sistem online diharapkan akan memudahkan masyarakat…

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar, memaparkan sejumlah strategi pencapaian target kinerja pada tahun 2020-2024 saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2020 ini. Strategi itu untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh.

“Ditjen PHU sudah merencanakan sembilan strategi untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh mendatang,” kata Nizar dalam paparannya di Jakarta. Kamis (30/01) dilansir Kemenag.go.id.

Melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan Umroh, Nizar. pada tanggal 6 Januari 2020 lalu. Disampaikan kepada Penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh mulai 1 Januari 2020 pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh LA PPIU atau dalam hal ini LS PPIU yang ditunjuk oleh Kementrian Agama. Dalam surat tersebut pula disampaikan salah satu syarat mengajukan permohonan Akreditasi PPIU adalah mencantumkan calon LS PPIU atau LA PPIU yang akan digunakan.

Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin sejumlah perusahaan travel umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada November 2019. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan sanksi pencabutan izin tersebut dijatuhkan kepada 3 PPIU. Pencabutan izin itu dijatuhkan karena beberapa sebab. “Ada yang karena melakukan pelanggaran berupa peminjaman legalitas kepada Non-PPIU,” kata Arfi pada Jumat (29/11/2019) seperti dilansir laman resmi Kemenag. Penyebab yang lainnya, Arfi melanjutkan, “Ada yang tidak menyediakan tiket kepulangan, dan tidak memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi.” “Ketiga PPIU yang telah dicabut izinnya adalah PT. Zeinta Intan Kalimantan, PT. Yasmira Wisata Utama, dan PT. As Syirbani Mandiri Wisata. Ketiganya juga sudah dikeluarkan dari daftar PPIU Berizin di aplikasi umrah cerdas,” kata Arfi.

Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Dasar hukum UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.